Kewajiban Tanpa Alamat: Celah Mendasar Hukum Bisnis Kita

Sampul tiga buku Seri Hukum Bisnis karya Novel Suhendri terbitan Penerbit Trivelia

Ditulis oleh

di

,

Hukum bisnis Indonesia menyimpan celah yang mendasar: banyak kewajiban ditetapkan, tetapi tidak jelas siapa yang menagih, siapa yang memeriksa, dan apa sanksinya bila diabaikan. Kewajiban semacam itu tampak tegas di atas kertas, tetapi dalam praktik ia menggantung tanpa alamat.

Pelaku usaha kini dibebani kewajiban menilai risiko, menyusun dokumentasi, dan membuktikan kepatuhan, baik dalam ekosistem digital maupun perdagangan global. Namun peraturan jarang menetapkan kepada siapa kewajiban itu dipertanggungjawabkan. Yang dibutuhkan bukan undang-undang baru dari nol, melainkan kaidah penghubung: ketentuan yang memasangkan setiap kewajiban dengan penanggung jawab, pengawas, dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Sampul tiga buku Seri Hukum Bisnis karya Novel Suhendri terbitan Penerbit Trivelia
Tiga buku Seri Hukum Bisnis terbitan Penerbit Trivelia.

Celah yang sama tampak pada profesi hukum. Telaah atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik negara lain menunjukkan bahwa profesi hukum Indonesia masih diatur sebagai profesi tanpa perusahaan. Layanan hukum diperlakukan seolah bukan kegiatan usaha, sehingga tidak ada kerangka yang memastikan ia dikelola secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

Celah ketiga ada pada keberlanjutan. Pandangan yang lazim menganggap kewajiban keberlanjutan perseroan selesai ketika program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dianggarkan dan dilaporkan. Pandangan itu perlu dikritik. Keberlanjutan semestinya dipahami sebagai asas kehati-hatian: kewajiban mencegah kerugian bagi pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sejak keputusan perseroan diambil, dengan model pertanggungjawaban dan pihak yang berhak menagihnya, termasuk melalui rumusan norma dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Ketiga celah itu dibedah dalam seri buku Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan. Benang merahnya satu: setiap kewajiban hukum harus punya alamat yang jelas.

Bagi advokat, konsultan hukum, dan penasihat hukum perusahaan, celah ini bukan sekadar persoalan akademik. Setiap hari mereka harus menjelaskan kepada klien kewajiban mana yang benar-benar ditagih, siapa yang berwenang memeriksanya, dan risiko apa yang nyata.

Hukum bisnis yang bermutu tidak diukur dari banyaknya kewajiban yang ditetapkan, melainkan dari kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kewajiban itu.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam tiga buku seri hukum bisnis karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H.: Hukum Bisnis di Era Digital dan Global, Hukum Bisnis dan Entrepreneurship, dan Hukum Bisnis Berkelanjutan (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).