Ada anggapan lama yang masih bertahan dalam praktik hukum pidana kita: sanksi bernilai uang hanyalah pelengkap pidana penjara. Denda dibaca sebagai tambahan, uang pengganti sebagai urusan administratif, dan restitusi bagi korban sebagai kebaikan hati yang boleh ada boleh tidak. Anggapan itu perlu digugat.
Sejarah pemidanaan justru menunjukkan arah sebaliknya. Jauh sebelum penjara dikenal, tradisi ganti rugi adalah cara utama masyarakat menanggapi kejahatan. Hukum pidana Indonesia mutakhir, melalui KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), kembali memberi tempat yang besar pada dimensi finansial pemidanaan.
Dimensi itu luas: pidana denda, pertanggungjawaban korporasi, uang pengganti, perampasan aset, sampai restitusi dan kompensasi bagi korban. Negara lain telah lama menatanya dengan serius, dari sistem denda harian di Jerman, ontneming di Belanda, Proceeds of Crime Act 2002 di Inggris, hingga forfeiture di Amerika Serikat.
Buku Keadilan Finansial dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kontemporer menempatkan keadilan finansial sebagai pijakan untuk menata semua itu. Gagasan utamanya: sanksi finansial yang adil harus menimbang dua hal sekaligus, yaitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dan kemampuan finansial pelaku.
Dua ukuran itu penting karena sanksi finansial yang hanya melihat kerugian akan menghancurkan pelaku yang miskin sekaligus tidak terasa bagi pelaku yang kaya. Sebaliknya, sanksi yang hanya melihat kemampuan pelaku akan mengabaikan korban. Keadilan finansial berdiri di antara keduanya.
Bagi hakim dan jaksa, cara pandang ini memberi dasar untuk menakar denda, uang pengganti, dan restitusi secara proporsional. Bagi pembentuk undang-undang, ia menunjukkan bahwa pergeseran dari pidana badan ke sanksi finansial memerlukan kerangka keadilan tersendiri, bukan sekadar menaikkan angka.
Pergeseran dari tubuh ke uang adalah kemajuan peradaban hukum pidana. Namun kemajuan itu hanya bermakna bila sanksi finansialnya ditakar dengan adil.
Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Keadilan Finansial dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kontemporer karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).
