Pancasila sebagai Batu Uji Kebijakan: Ketika Legalitas Belum Tentu Legitimasi

Sampul buku Mambangkik Batang Tarandam karya Novel Suhendri

Ditulis oleh

di

,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Rumusan itu kokoh di atas kertas, tetapi menyisakan pertanyaan praktis: bagaimana sebuah rancangan kebijakan diuji terhadap Pancasila sebelum ia disahkan? Buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., mencoba menjawabnya dari sisi hukum tata negara.

Jawaban yang ditawarkan berupa lima pertanyaan penguji, satu untuk setiap sila, yang diajukan terhadap setiap kebijakan negara. Pendekatan ini memindahkan Pancasila dari ruang upacara ke meja perancang peraturan. Buku ini sekaligus mengingatkan pengalaman masa lalu, ketika Pancasila dijadikan tafsir tunggal penguasa. Batu uji yang dimaksud karena itu bukan alat untuk membungkam, tetapi ukuran yang terbuka untuk diperdebatkan.

Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam
Sampul depan buku Mambangkik Batang Tarandam terbitan Penerbit Trivelia.

Pembedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi benang merah pembahasan. Peraturan yang dibentuk menurut prosedur memang sah, tetapi keabsahan prosedural belum menjamin keadilan isinya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan partisipasi yang bermakna, yakni hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Buku ini membacanya sejajar dengan pepatah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakat: kesepakatan lahir dari proses yang sungguh-sungguh mempertemukan pendapat, bukan dari ketukan palu yang tergesa.

Etika jabatan mendapat perhatian yang sama. Sumpah jabatan selama ini cenderung diperlakukan sebagai seremoni. Buku ini mengusulkan agar pelanggaran sumpah diberi akibat hukum yang nyata sebagai alasan pemberhentian, serta agar peradilan etik ditata melalui undang-undang. Pengawasan terhadap pengisian jabatan aparatur juga disorot dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 mengenai lembaga independen pengawas sistem merit.

Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam
Sampul belakang buku Mambangkik Batang Tarandam.

Ukuran lama dari adat Minangkabau dipakai sebagai lensa: rajo adia rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah. Pemimpin dihormati karena keadilannya, dan koreksi atas kekuasaan yang menyimpang merupakan bagian dari tertib hukum. Bagi kalangan hukum, pesan itu jelas. Negara hukum tidak cukup ditegakkan dengan menambah peraturan; ia menuntut kekuasaan yang bersedia diuji.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Mambangkik Batang Tarandam: Mengembalikan Marwah Bangsa dan Meluruskan Arah Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).