Jabatan Publik di Luar Perdagangan: Tiga Cabang Hukum, Satu Kesimpulan

Sampul buku Jabatan Publik Bukan Komoditas karya Novel Suhendri

Ditulis oleh

di

,

Jual beli jabatan lazim dibicarakan sebagai perkara suap. Pembacaan itu benar, tetapi belum lengkap. Buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H., menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat diuji dari tiga cabang hukum sekaligus, dan ketiganya sampai pada kesimpulan yang sama.

Dari sisi hukum pidana, pemberian dan penerimaan sesuatu untuk memperoleh jabatan berada dalam wilayah suap. Dari sisi hukum perdata, kesepakatan yang menjadikan jabatan sebagai objek transaksi tidak melahirkan hak apa pun, sebab perjanjian dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pihak yang membayar tidak dapat menuntut kursi yang dijanjikan kepadanya.

Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas
Sampul depan buku Jabatan Publik Bukan Komoditas terbitan Penerbit Trivelia.

Dari sisi hukum administrasi, kewenangan mengangkat pejabat diberikan untuk tujuan tertentu, yaitu menempatkan orang yang cakap pada jabatan yang tepat. Pengangkatan yang lahir dari transaksi menyimpang dari tujuan itu dan karenanya merupakan penyalahgunaan wewenang. Buku ini merangkum ketiga pembacaan tersebut dalam satu prinsip: jabatan publik tidak dapat dipindahtangankan dengan imbalan apa pun.

Prinsip itu membawa akibat pada rancangan kelembagaan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya pengawasan sistem merit oleh lembaga yang independen. Pengisian jabatan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atas hasilnya, sebab diskresi tanpa pengawasan adalah ruang tempat harga jabatan ditentukan.

Sumbangan buku ini bagi kalangan hukum terletak pada pergeseran cara pandang. Jual beli jabatan bukan hanya persoalan pembuktian suap di ruang sidang, melainkan persoalan rancangan sistem: seberapa luas diskresi pejabat yang mengangkat, seberapa terbuka prosesnya, dan seberapa nyata pemulihan bagi aparatur yang dirugikan. Hukum yang hanya menghukum akan selalu datang terlambat. Hukum yang menata kewenangan mencegah transaksi sebelum terjadi.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Jabatan Publik Bukan Komoditas: Reformasi Sistem Pengisian Jabatan dan Pemulihan Hakikat Pengabdian dalam Penyelenggaraan Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).