Site icon Trivelia Hukum

Tidak Semua Masalah Ketatanegaraan Harus Diselesaikan dengan Mengubah UUD

Dalam perdebatan hukum tata negara, ada godaan yang terus berulang: setiap kebuntuan dibaca sebagai cacat konstitusi. Ketika hubungan Presiden dan DPR tidak harmonis, UUD disalahkan. Ketika DPD terasa lemah, UUD disalahkan. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi, UUD lagi-lagi disalahkan. Seolah-olah semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan mengubah hukum tertinggi.

Cara pandang itu perlu diuji. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat prinsip, bukan rincian. Banyak persoalan yang dikeluhkan sebenarnya lahir dari undang-undang pelaksananya, dari praktik kelembagaan, atau dari lemahnya kepatuhan, bukan dari bunyi pasal UUD.

Sampul depan buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terbitan Penerbit Trivelia.

Ambil contoh ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Masalahnya bukan pada kekuatan putusan itu dalam UUD, melainkan pada kemauan lembaga lain untuk menindaklanjutinya. Mengubah UUD tidak otomatis menumbuhkan kepatuhan. Yang lebih dibutuhkan adalah mekanisme tindak lanjut dan sanksi di tingkat undang-undang.

Logika inilah yang ditegaskan melalui Uji Kebutuhan Konstitusional dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945. Salah satu lapis ujinya menanyakan apakah ada jalan penyelesaian di luar perubahan UUD. Pertanyaan ini sederhana, tetapi efeknya besar. Setelah diuji dengan jujur, sebagian agenda amendemen ternyata cukup diselesaikan melalui revisi undang-undang, penguatan konvensi ketatanegaraan, atau penafsiran pengadilan.

Pendekatan ini juga menjaga wibawa konstitusi. UUD yang terlalu sering diubah untuk urusan yang sebenarnya teknis akan kehilangan kedudukannya sebagai hukum dasar. Konstitusi semestinya disentuh hanya ketika persoalannya memang berada di tingkat konstitusi dan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Sampul belakang buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945.

Bagi praktisi dan akademisi hukum, sikap ini mengandung disiplin berpikir yang penting. Sebelum mengusulkan perubahan UUD, kita wajib bertanya di mana sebenarnya letak masalahnya. Jangan sampai energi politik yang besar untuk amendemen dihabiskan demi persoalan yang sebenarnya bisa dibereskan oleh pembentuk undang-undang.

Menghormati konstitusi berarti tidak memperlakukannya sebagai jalan pintas.

Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Wacana Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945: Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Menjawab Tantangan Zaman karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).

Exit mobile version