Pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah langkah maju yang patut diakui. Sejak berlaku 2 Januari 2026, pedoman itu wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan KUHAP yang baru. Namun pedoman tersebut baru menyebut apa yang harus ditimbang, tanpa menyediakan berapa dan bagaimana. Di ruang kosong itulah disparitas putusan pidana terus bermula.
Perlu ditegaskan bahwa tidak setiap perbedaan putusan adalah masalah. Perbedaan yang lahir dari keadaan perkara yang memang berbeda dapat dibenarkan, bahkan dituntut oleh keadilan. Persoalannya adalah perbedaan yang tidak memiliki dasar, atau yang dasarnya tidak pernah dijelaskan dalam putusan.
Untuk memisahkan keduanya diperlukan ukuran yang dapat diperiksa. Buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim merumuskan uji empat lapis: dasar pembeda, kadar pembeda, alasan, dan keberlakuan umum. Perbedaan putusan dianggap wajar bila ada dasar pembeda yang nyata, kadarnya sebanding dengan perbedaan itu, alasannya dijelaskan, dan alasan yang sama akan dipakai pada perkara lain yang serupa.
Uji tersebut diterapkan pada putusan nyata pengadilan Indonesia, lalu hasilnya dibandingkan dengan dua sistem yang sering dirujuk, yaitu Federal Sentencing Guidelines di Amerika Serikat dan Sentencing Council di Inggris dan Wales. Dari sana dirumuskan model pemidanaan Indonesia yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan, lengkap dengan usulan rumusan norma serta peta jalan pembaruannya.
Kekhawatiran yang lazim muncul adalah bahwa konsistensi akan mengekang kebebasan hakim. Kekhawatiran itu keliru arah. Konsistensi bukan ancaman bagi independensi hakim, melainkan syarat agar kebebasan hakim dipercaya publik. Hakim yang bebas tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa perkara serupa diputus berbeda justru melemahkan kepercayaan pada kebebasan itu sendiri.
Bagi hakim, jaksa, dan advokat, uji empat lapis dapat menjadi alat kerja sehari-hari: untuk menyusun pertimbangan, menuntut, atau membela dengan rujukan yang terukur. Bagi pembentuk undang-undang, ia menunjukkan bagian mana dari pedoman pemidanaan yang masih perlu diisi.
Keadilan tidak menuntut semua perkara diputus sama. Keadilan menuntut agar setiap perbedaan punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Disparitas Pemidanaan di Indonesia: Sistem Pemidanaan untuk Mewujudkan Konsistensi dan Keadilan Putusan Hakim karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).
