Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak kecil. Lebih mahal lagi ketika pelanggaran oleh peserta memaksa pemungutan suara diulang. Setiap pemungutan suara ulang dibiayai APBN dan APBD, yaitu uang rakyat. Pertanyaannya jarang diajukan: siapa yang semestinya menanggung ongkos itu?
Selama ini jawabannya hampir selalu negara. Aktor politik yang melanggar dapat didiskualifikasi atau dipidana, tetapi beban keuangan akibat perbuatannya tetap dipikul anggaran publik. Di sini ada ketidakadilan yang luput dari perhatian: pihak yang mencederai proses demokrasi tidak ikut menanggung biaya pemulihannya.
Teori Keadilan Finansial menawarkan cara pandang untuk mengisi kekosongan itu. Biaya demokrasi yang ditanggung keuangan negara perlu diimbangi kerangka pertanggungjawaban hukum yang adil bagi para aktor politik, terutama ketika pelanggaran mereka memaksa pemungutan suara diulang dan menambah beban anggaran.
Buku Keadilan Finansial: Teori dan Penerapannya dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah tidak berhenti pada tataran teori. Ia merumuskan usulan pasal baru untuk perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, antara lain Pasal 157A, 158A, 166A, 187E, dan 187F, sebagai masukan akademik bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang Pilkada.
Usulan itu mengandung pesan yang lebih luas. Keadilan dalam pilkada tidak hanya menyangkut hasil suara, tetapi juga soal siapa yang semestinya menanggung ongkos ketika proses demokrasi dicederai. Pertanggungjawaban yang hanya bersifat administratif atau pidana belum menyentuh dimensi finansialnya.
Bagi penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang, cara pandang ini membuka ruang untuk menata ulang akibat hukum pelanggaran pilkada. Bagi publik, ia menegaskan bahwa demokrasi yang mahal tidak boleh dibiarkan makin mahal oleh mereka yang justru merusaknya.
Demokrasi memang berbiaya. Yang tidak boleh terjadi adalah biayanya ditanggung rakyat, sementara pelanggarnya bebas dari tanggungan.
Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Keadilan Finansial: Teori dan Penerapannya dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).
