Pengelolaan keuangan negara sering dibicarakan sebagai urusan teknis: angka, pos anggaran, realisasi, dan serapan. Cara pandang itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Keuangan negara adalah pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Setiap rupiah yang dipungut dan dibelanjakan negara adalah soal keadilan, bukan hanya soal akuntansi.
Dari sudut pandang itu, keadilan finansial dapat diajukan sebagai asas konstitusional yang mengikat dalam pengelolaan keuangan negara. Asas ini dapat dijabarkan ke dalam empat dimensi: keadilan distributif dalam pembagian manfaat, keadilan alokatif dalam penempatan sumber daya, keadilan prosedural dalam cara keputusan diambil, dan keadilan restoratif dalam pemulihan kerugian.
Masalah terbesar kita bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada jarak antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan masih lemah. Penanganan perkara keuangan negara menunjukkan disparitas antara norma dan praktik. Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah terus berlanjut.
Buku Keadilan Finansial dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara menelaah jarak itu dan menawarkan arah kebijakan serta strategi implementasi keadilan finansial. Gagasannya melanjutkan Teori Keadilan Finansial yang sebelumnya diterapkan pada hukum pemilihan kepala daerah.
Menempatkan keadilan finansial sebagai asas konstitusional membawa konsekuensi praktis. Kebijakan anggaran dapat diuji bukan hanya dari kepatuhan prosedurnya, tetapi juga dari keadilan hasilnya. Pengawasan tidak berhenti pada kesesuaian dengan rencana, tetapi menjangkau pertanyaan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung beban.
Bagi penyelenggara negara, asas ini adalah pengingat bahwa diskresi anggaran selalu terikat pada tujuan konstitusional. Bagi warga, ia adalah dasar untuk menuntut agar uang negara dikelola secara adil, bukan sekadar tertib.
Keuangan negara yang dikelola tertib belum tentu adil. Konstitusi menuntut keduanya.
Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Keadilan Finansial dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).
