Tag: Sistem Regulasi

  • Sebelum Peraturan Ditulis, Tanyakan Dulu: Perlukah?

    Sebelum Peraturan Ditulis, Tanyakan Dulu: Perlukah?

    Setiap rancangan peraturan biasanya dibahas dari isinya: apa yang diatur, siapa yang terikat, dan sanksi apa yang disiapkan. Pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan, yaitu apakah peraturan itu memang diperlukan. Padahal dari pertanyaan sederhana inilah mutu sebuah sistem regulasi ditentukan.

    Tanpa pertanyaan itu, peraturan lahir karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Akibatnya tampak di mana-mana: tumpang tindih aturan dalam perizinan dan investasi, dalam tata ruang, pertanahan, kehutanan, dan sumber daya alam. Aturan pusat dan daerah tidak selalu sejalan, dan pencari keadilan tidak tahu aturan mana yang sebenarnya berlaku.

    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia karya Novel Suhendri
    Sampul buku Sistem Regulasi Indonesia terbitan Penerbit Trivelia.

    Persoalannya berakar di hulu: hierarki dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan, politik pembentukan undang-undang, harmonisasi dan sinkronisasi, sampai problematika perubahan, evaluasi, dan pencabutan regulasi. Salah satu sumber masalah yang paling sering luput adalah rantai delegasi. Kewenangan mengatur yang terus dilimpahkan ke peraturan yang lebih rendah membuat aturan berlapis dan sulit ditelusuri, sehingga setiap peraturan pelaksana perlu jelas dasar dan batasnya.

    Buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum menjawab persoalan itu dengan model pengendalian siklus hidup regulasi. Regulasi dibentuk hanya bila lolos uji kebutuhan, bebannya dibaca dengan lensa keadilan finansial, dievaluasi secara berkala, dan dicabut secara tertib apabila tidak lagi diperlukan. Model itu dilengkapi usulan kelembagaan pengelola regulasi dan digitalisasi sistem regulasi nasional.

    Praktik negara lain menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan utopia. Inggris mengenal Better Regulation, Australia menerapkan Regulatory Impact Assessment, Singapura menyederhanakan regulasinya secara sistematis, dan Amerika Serikat, Selandia Baru, serta negara-negara OECD mengendalikan beban regulasi dengan ukuran yang dapat diperiksa.

    Bagi praktisi hukum, pendekatan ini menyentuh pekerjaan sehari-hari: menelusuri aturan yang tumpang tindih, menafsirkan kewenangan yang kabur, dan menjelaskan kepada klien mengapa aturan yang sama dapat dibaca berbeda. Bagi pembentuk peraturan, ia mengingatkan bahwa menahan diri untuk tidak membuat aturan baru kadang merupakan keputusan regulasi yang paling bermutu.

    Peraturan yang baik dimulai bukan dari pasal pertama, melainkan dari jawaban jujur atas satu pertanyaan: perlukah?

    Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Sistem Regulasi Indonesia: Mengatasi Obesitas Regulasi dan Mewujudkan Kepastian Hukum karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Trivelia, PT Trivelia Media Nusantara, 2026).