Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 tanggal 17 Juni 2026 menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat inkonstitusional bersyarat dan memberi tenggat dua tahun untuk perbaikannya. Putusan itu dapat dibaca sebagai penegasan bahwa persoalan profesi advokat tidak terletak pada jumlah organisasi, melainkan pada berhimpunnya fungsi regulator, penguji, pengawas, dan penegak etik di satu tangan yang sama.
Selama organisasi advokat sekaligus menjadi penyelenggara ujian, pengawas anggotanya, dan penegak kode etiknya, konflik kepentingan tidak terhindarkan. Advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi dapat berpindah dan kembali beracara dengan kartu organisasi lain. Standar profesi menjadi relatif, dan kehormatan profesi ikut tergerus.

Gagasan Dewan Advokat Nasional sudah lama digaungkan para advokat senior sebagai jalan keluar. Buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan membahas gagasan itu secara utuh, dari landasan sejarah dan konstitusional, susunan kelembagaan, keanggotaan, dan pembiayaan, sampai usulan rumusan pasal yang perlu diubah, dicabut, dan ditambahkan dalam undang-undang advokat yang baru.
Desain yang ditawarkan membagi kewenangan secara tegas. Organisasi advokat tetap banyak dan tetap menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Ujian profesi dipusatkan pada Dewan Advokat Nasional, lalu calon yang lulus disumpah di Pengadilan Tinggi. Pengaduan masyarakat diperiksa Komisi Pengawas Advokat yang tunggal, disidangkan Dewan Kehormatan Advokat di tingkat provinsi, dengan banding pada Dewan Kehormatan Advokat Nasional. Seluruhnya tercatat dalam satu Register Advokat Nasional.
Perbandingan dengan Belanda, Brasil, Spanyol, dan Filipina menunjukkan bahwa pemisahan fungsi semacam itu lazim di negara yang profesi advokatnya matang. Yang berbeda hanyalah bentuk kelembagaannya; prinsipnya sama, yaitu standar dan kehormatan profesi tidak boleh bergantung pada organisasi mana yang dipilih seorang advokat.
Bagi pembentuk undang-undang dan organisasi advokat, waktu yang tersisa sampai 2028 semestinya dipakai untuk memperdebatkan desain ini, bukan untuk mengulang perdebatan lama tentang satu atau banyak organisasi yang sudah ditutup Mahkamah Konstitusi.
Organisasi boleh banyak, tetapi standar dan kehormatan profesi harus satu. Di situlah masa depan profesi advokat Indonesia dipertaruhkan.
Tulisan ini disarikan dari gagasan dalam buku Masa Depan Profesi Advokat Indonesia: Multibar Organisasi, Tunggal dalam Standar dan Kehormatan karya Novel Suhendri, A.Md., S.H., M.H. (Penerbit Nasmedia, PT Nas Media Indonesia, 2026).


